Workshop Integrasi Rencana Pembangunan Daerah dan Pengembangan Potensi Nagari Melalui Perhutanan Sosial di Solok Selatan
Jeniustimeline.com, Solok Selatan — Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyelenggarakan Workshop Integrasi Rencana Pembangunan Daerah dan Pengembangan Potensi Nagari Melalui Perhutanan Sosial. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Solok Selatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Solok Selatan pada 8 Juli 2025 di Padang Aro, Solok Selatan Sumatera Barat.
Workshop menghadirkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, sebagai narasumber utama bersama Sekretaris Daerah Solok Selatan, KUPS Marola Mutiara Suliti, KUPS Beras Organik Simancuang, dan KUPS Kompos Nagari Pakan Rabaa. Acara ini turut dihadiri oleh Program Manager KKI Warsi, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, instansi vertikal, pihak swasta, serta kelompok perhutanan sosial se-Kabupaten Solok Selatan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan atas antusiasme dalam mengembangkan perhutanan sosial. Ia menegaskan pentingnya hutan sebagai penopang kehidupan saat ini dan masa depan.
“Hutan adalah kita di masa depan. Kerangka pikir kelola hutan adalah kelola konservasi, kelola perusahaan, dan kelola masyarakat. Prinsipnya tetap sama, hutan harus menjadi topangan hidup kita sekarang dan masa depan,” ujar Ferdinal Asmin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kebijakan Perhutanan Sosial Sumbar 2025–2029 selaras dengan Asta Cita 2 Presiden dan Wakil Presiden yang menekankan sistem pertahanan keamanan negara serta kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Hal ini juga sejalan dengan misi ke-2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang menargetkan pendayagunaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan langkah strategis untuk menjawab tantangan pengembangan perhutanan sosial, di antaranya melalui penguatan kelembagaan kelompok, penguatan ekosistem bisnis sosial, penguatan kewirausahaan sosial, serta penguatan manajemen resolusi konflik.
Sebagai penutup, Kepala Dinas Kehutanan menekankan bahwa penguatan sektor perhutanan sosial tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga membangkitkan kemurahan hati dan solidaritas.
“Bermurah hati mengurus hutan berarti memberdayakan anak dan kemenakan. Bentuk solidaritasnya adalah menjadikan hasil kekayaan alam di nagari sebagai kemakmuran masyarakat, sekaligus mewujudkan pembangunan nagari yang inklusif. Karena bagaimanapun, hutan adalah kita di masa depan,” tegasnya.
(Mislinda)
