Defisit APBD Ancam Keuangan Daerah, Ketua DPRD Muharlion Dorong PDAM Padang Kejar 70.000 Pelanggan Non-Bayar
SKJENIUS TIME LINE, PADANG – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengungkapkan bahwa keuangan daerah menghadapi ancaman serius akibat defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026. Hal itu disampaikannya usai rapat pembahasan belanja APBD yang digelar secara maraton pada Kamis (16/10/2025).
Menurut Muharlion, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang diproyeksikan sebesar Rp1,1 triliun, namun setelah dilakukan penyesuaian dan pembahasan mendalam, angka tersebut turun menjadi Rp1,005 triliun.
“Perkiraan awal PAD kita akan berkurang sekitar Rp200 miliar, namun hasil akhir hanya berkurang Rp120 miliar. Jadi, PAD yang difinalkan berada di angka Rp1,005 triliun,” jelas Muharlion.
Ia menambahkan, setelah seluruh komponen belanja dimasukkan, APBD Kota Padang masih mengalami defisit sekitar Rp120 miliar. Kekurangan ini bahkan belum termasuk rencana pinjaman daerah sebesar Rp81 miliar yang masih dalam tahap pembahasan.
Menyikapi kondisi tersebut, politisi dari Fraksi PKS itu menegaskan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, yang diketahui masih memiliki sekitar 70.000 pelanggan non-bayar.
“Salah satu sumber yang bisa digali adalah PDAM. Ada sekitar 70 ribu pelanggan yang belum aktif membayar. Jika potensi ini bisa dikelola dengan baik, tentu bisa membantu menutup defisit,” ujar Muharlion.
Rapat pembahasan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye dan Asisten III Setdako Padang Corri Saidan. Pemerintah Kota Padang bersama DPRD berkomitmen mencari solusi terbaik agar roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dalam kondisi anggaran yang terbatas. (Vicky)
