Irman Gusman: Pers Benteng Demokrasi, Pariwisata dan Tanah Ulayat Jadi Kunci Kemajuan Sumbar
SKJENIUS TIME LINE,Padang ---Menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia menjadi perhatian serius Anggota DPD RI, Irman Gusman. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, pers yang profesional, independen, dan berintegritas harus tetap menjadi benteng terakhir dalam menjaga nalar publik sekaligus mengawal keberlangsungan demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Irman Gusman saat menjadi narasumber dalam Dialog ASANTARA yang digelar secara terbatas bersama jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Media Online Nusantara (ASANTARA) di salah satu restoran di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Dalam paparannya, Irman mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah indikator yang dinilai menunjukkan penurunan kualitas demokrasi nasional. Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari berbagai indeks, seperti Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Persepsi Korupsi, yang menjadi gambaran kualitas tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi di Tanah Air.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi lembaga legislatif. Menurut Irman, independensi sebagian wakil rakyat saat ini semakin dipengaruhi kepentingan partai politik maupun kekuatan oligarki sehingga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan belum berjalan secara optimal.
"Untung masih ada pilar keempat demokrasi, yaitu pers. Namun yang dipertaruhkan adalah kualitas pemberitaan. Pers harus tetap profesional, independen, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik," tegas Irman.
Ia menambahkan, demokrasi merupakan proses panjang yang hanya akan memberikan manfaat apabila dijaga melalui komitmen, etika, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak insan pers dan seluruh komponen bangsa untuk terus menjaga kualitas demokrasi agar tidak tergerus oleh berbagai kepentingan yang dapat melemahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berbicara mengenai Sumatera Barat, Irman menilai daerah ini masih memiliki modal sosial yang kuat dan menjadi salah satu barometer nasional. Menurutnya, banyak tokoh nasional yang merasa nyaman berada di Sumbar karena masyarakatnya masih memiliki denyut kehidupan sosial yang kuat.
Meski demikian, Irman menilai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat belum berkembang secepat potensi yang dimiliki. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah budaya ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang dinilai dapat menghambat lahirnya inovasi, kreativitas, dan kepemimpinan daerah.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Irman menegaskan pentingnya menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan. Kekayaan alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal Sumatera Barat dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Selain itu, ia juga mendorong agar persoalan tanah ulayat tidak lagi dipandang sebagai hambatan investasi. Menurutnya, berbagai skema kerja sama seperti sistem sewa, kemitraan, maupun pemanfaatan bersama dapat menjadi solusi yang tetap menghormati hak masyarakat adat sekaligus membuka peluang investasi.
"Daerah akan lebih cepat maju apabila masyarakatnya berani membangun usaha, memperkuat kolaborasi, dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Pemerintah memang memiliki peran penting, tetapi kemajuan tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., mengatakan pandangan Irman Gusman menjadi pengingat bagi insan pers tentang besarnya tanggung jawab media dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut Marlis, media tidak cukup hanya menjadi yang tercepat dalam menyampaikan informasi. Media juga harus mengedepankan akurasi, independensi, kedalaman analisis, serta keberimbangan dalam menyajikan fakta.
"Pers tidak boleh hanya berlomba menjadi yang tercepat. Yang jauh lebih penting adalah menjaga akurasi, independensi, kedalaman analisis, serta keberanian menyampaikan fakta secara berimbang. Ketika demokrasi menghadapi berbagai tantangan, media harus tetap menjadi benteng penjaga akal sehat publik, bukan justru menjadi bagian dari polarisasi maupun kepentingan kelompok tertentu," ujar Marlis.
Ia menambahkan, melalui program Dialog ASANTARA, organisasinya akan terus menghadirkan ruang diskusi bersama berbagai tokoh nasional sebagai upaya memperluas wawasan insan pers sekaligus memperkuat peran media sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi dan kehidupan berbangsa. (Tim)
